Kemenag Rumuskan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri untuk PTKN

Medan (Kemenag) --- Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama merumuskan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Pedoman ini dibahas berasama dalam Workshop Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri untuk PTKN.

Acara ini berlangsung di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Rabu (12/6/2024). Hadir, perwakilan dari 43 kampus yang berasal dari UIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung untuk zona wilayah Indonesia bagian barat, jajaran UIN Sumatera Utara Medan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal.

Kegiatan ini bertujuan agar PTKN se-Indonesia memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama mengenai perjanjian kerja sama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Nurhayati, menyambut gembira kampusnya mendapat kepercayaan menjadi fasilitator Workshop Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri untuk wilayah zona Indonesia bagian barat ini.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri yang diwakili Ketua Tim Kerja Sama Luar Negeri, Khoirul Huda Basyir menjelaskan tugas dan fungsi Tim Kerja Sama Luar Negeri Biro HKLN. Pertama, mengurus keberadaan WNA yang bertugas di bidang keagamaan dengan cara pemberian rekomendasi melalui aplikasi SINDI.

Kedua, mengurus dan mengelola seluruh perjalanan dinas luar negeri pegawai ASN Kementerian Agama melalui aplikasi SIMPEL Sekretariat Negara. Ketiga, mengurus, mengelola, dan menyelenggarakan layanan aspek-aspek di bidang kerja sama luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

Pasal 30 ayat (1) mengatur, Pengusul menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama kepada Sekretaris Jenderal. Ayat (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Nasakah Kerja Sama kepada kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri untuk dilakukan telaahan yang meliputi:

a. kemanfaatan dan relevansi;
b. konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. materi kerja sama.

Sementara ayat (3), kepala biro yang membidangi hukum dan kerja sama luar negeri melakukan pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dengan mengikutsertakan:

a. pengusul;
b. kementerian/lembaga dalam dan/atau luar negeri;
c. organisasi internasional;
d. lembaga nonpemerintah luar negeri; dan/atau
e. lembaga Pendidikan negara asing.

Pada ayat (4), Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan oelh biro yang emmbidangi hukum dan kerja sama luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perjanjian kerja sama luar negeri yang dilakukan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri harus dikoordinasikan melalui Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal untuk dilakukan telaahan/reviu dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Luare Negeri.

Faizal Rahman, pemateri dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri memaparkan materi Penyusunan Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia (Prinsip Dasar, Negosiasi, dan Monitoring Evaluasi) menjelaskan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang dibuat antar pemerintah/badan pemerintah dan bersifat untuk publik. Berdasarkan hal tesebut, maka perjanjian kerja sama yang biasa dibuat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dengan Perguruan Tinggi negara lain termasuk dalam nonperjanjian internasional.

Pemateri kedua, Fawzan Irchamsyah dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri memberikan materi mengenai Pembentukan Perjanjian Internasional dalam Kerja Sama Perguruan Tinggi. Dalam paparannya, Fawzan menerangkan menyusun perjanjian kerja sama luar negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dapat mengambil model dan contoh dari Perjanjian Internasional, yakni menganut prinsip-prinsip Perjanjian Internasional,

1. Kepentingan nasional;
2. Persamaan kedudukan;
3. Saling menguntungkan; dan
4. Memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional.

Apabila 4 (empat) prinsip tersebut sudah terpenuhi dan aman dari sisi politis, yuridis, teknis, dan keamanan maka dapat dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Widyawan Sigitmanto
Widyawan Sigitmanto Admin Simkah Web Id sejak dibuat sampai sekarang ;)
Sawer Admin via : Saweria