Sosialisasi Kebijakan PDLN, Kemenag Ingatkan Pengajuan Izin Selambatnya Tiga Minggu Sebelum Keberangkatan

Makassar (Kemenag) --- Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri (HKLN) pada Setjen Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sosialisasi kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag diingatkan bahwa pengajuan izin PDLN paling lambat tiga minggu sebelum keberangkatan.

Sosialisasi ini berlangsung di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makkasar, Selasa (28/5/2023). Hadir, Ketua Tim Kerjasama Luar Negeri pada Biro HKLN, Khoirul Huda Basyir, Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar, dan perwakilan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) se-Indonesia. Selaku narasumber, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Sekretaris Negara Annys Zaidha Dahlia Dina. Materi yang disampaikan terkait Kebijakan dan Regulasi Perjalanan Dinas Luar Negeri. Narasumber kedua, perwakilan Biro KTLN Kemensetneg Dani Ismayana yang membawakan materi terkait Pengenalan SIMPEL sebagai Aplikasi Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

“Dari hasil evaluasi, kami mendapati selama ini pengajuan PDLN sering dilakukan mendekati waktu keberangkatan. Padahal, berdasarkan PMA no. 6 tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Kementerian Agama, pengajuan izin PDLN selambat-lambatnya tiga minggu dari keberangkatan,” tegas Khairul Huda Basyir di Makassar.

Catatan lainnya, kata Khoirul Huda, jumlah peserta PDLN di Kementerian Agama juga dirasa belum efektif. Terkadang, jumlah peserta PDLN banyak, tanpa urgensi penugasan kurang selektif.

“Kita sudah menerbitkan Surat Edaran Sekjen Nomor 20 Tahun 2023 tentang PDLN di lingkungan PTKN. Ini agar dipedomani,” jelas Khairul Huda.

“Negara yang dituju pada PDLN juga sebaiknya tidak berkutat di negara-negara ASEAN. Dokumen yang diajukan atau diinput juga harus lengkap,” sambungnya.

Ditambahkan Khoirul Huda Basyir, fungsi Biro HKLN adalah mengurus dan memberikan layanan kepada warga negara asing yang akan bertugas di Indonesia. Selain itu, Biro HKLN juga bertugas memberikan layanan bagi warga negara Indonesia yang akan bertugas ke luar negeri.

“Seluruh regulasi yang mengatur terkait perjalanan dinas luar negeri seluruh PTKN se-Indonesia ini diatur oleh Peraturan Menteri Agama No.6 tahun 2018,” tandasnya.

Khoirul Huda Basyir juga menjelaskan tentang aplikasi SIMPEL. Menurutnya, digitalisasi proses permohonan perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri melalui Aplikasi SIMPEL Kementerian Sekretariat Negara sudah berjalan lama. SIMPEL saat ini juga sudah berkembang dan beberapa PTKN saat ini telah menjadi admin sub akun simpel untuk perizinan di PTKN.

“Saat ini, telah tersedia 33 sub akun SIMPEL di Kementerian Agama yang terdiri dari 32 sub akun PTKN dan 1 sub akun Unit Eselon I yaitu BPJPH. Telah diajukan penambahan 11 sub akun baru untuk PTKN yang akan diserahkan user dan password akunnya Insya Allah hari ini. Ini masih bisa bertambah pengajuannya ke Kemensetneg tergantung permohonan dari PTKN,” tutupnya.

Widyawan Sigitmanto
Widyawan Sigitmanto Admin Simkah Web Id sejak dibuat sampai sekarang ;)
Sawer Admin via : Saweria